Banda Aceh- Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia bidang komunikasi sosial, Fajar Ilham S Sos bersama dengan stafnya Sahat Yogiantoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh.
Kedatangan Staf Khusus SBY ini di terima oleh Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE dan didampingi Sekdakota Drs T Saifuddin TA M Si, para Asisten serta sejumlah sejumlah Kepala SKPD jarajan Pemko, Senin (15/4) di ruang rapat Walikota, Gedung A Komplek Balaikota Banda Aceh.
Ketika dimintai keterangan kedatangannya, Fajar Ilham mengatakan maksud kedatangan dirinya ke Banda Aceh adalah untuk melakukan peninjauan sejauh mana realisasi sejumlah program pemerintah di Kota Banda Aceh.
“Kita datang kesini untuk melakukan peninjauan realisasi pembangunan poros jalan Banda Aceh-Meulaboh, pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Aceh, pendidikan gratis SD/SMA, KUR, PNPM Mandiri, Raskin dan berbagai pembangunan infrastruktur di kota Banda Aceh” Jelas Ilham.
Katanya lagi, untuk melakukan peninjauan terhadap sejumlah bidang pembangunan tersebut, Ia dan stafnya akan berada di Banda Aceh selama Enam hari, yakni dari tanggal 15 sampai dengan 20 April.
Sementara itu, Wakil Walikota yang menerima kedatangan Fajar Ilham sempat memaparkan sejumlah program pembangunan di Banda Aceh dengan rinci dan jelas, terutama terkait dengan program akan ditinjau oleh Asisten Staf khusus presiden tersebut, seperti pendistribusian beras raskin untuk masyarakat Banda Aceh.
“Sampai saat ini raskin telah dilakukan pendistribusiannya 100 % melalui kecamatan yang diteruskan ke Gampong-gampong” ujar Illiza yang diiyakan oleh perwakilan dari Bulog yang juga hadir pada pertemuan tersebut.
Sementara itu untuk program KUR, Illiza juga memaparkan bahwa di Banda Aceh kredit untuk usaha rakyat ini telah membina berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya ikan lele, mujair dan kepiting lunak dan lainnya.
“Mungkin yang saya laporkan hanya di atas kertas saja, nanti kita mohon bapak Ilham dapat turun langsung bersama SKPD ke lokasi untuk melihat langsung” pinta Illiza.
Disisi lain, Sekdakota Banda Aceh, Drs T Saifuddin TA M Si pada kesempatan tersebut melaporkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang belum mampu proporsional, yakni 50-50 antara dana publik dan aparatur. Menurut Sekda, Hal ini terjad karena pemko memiliki warisan jumlah PNS yang terlalu banyak dimana menyebabkan tersedotnya APBD yang lumayan besar untuk belanja aparatur.
“Hal ini membuat kita mengambil kebijakan tidak merekrut PNS sejak tahun 2007, dan kebijakan yang tidak popular ini ternyata memberikan keseimbangan anggaran bagi Pemko meski belum menyentuh porsi 50-50. Target kita dalam Dua tahun kedepan akan mampu memberikan keseimbangan antara belanja public dan belanja aparatur,” pungkasnya. (Mkk)
0 komentar:
Posting Komentar